1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (perubahan atas UU ITE Nomor 11 Tahun 2008)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Perubahan Atas UU ITE No. 11 Tahun 2008).

2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Pendaftaran berupa Badan Hukum :
   1. Identitas Penanggung Jawab;
   2. NPWP;
   3. Profil Legalitas Badan Usaha;
   4. Deskripsi dan Proses Bisnis Sistem Elektronik;
   5. Lokasi Server di Indonesia;
   6. Akta Pendirian Perusahaan / Akta Perubahan Perusahaan Terakhir;
   7. Sertifikat Standar Keamanan Informasi (contoh: Indeks KAMMI, ISO 27001, ISO 27002, dan sejenisnya)
2. Pendaftaran Berupa Perseorangan :
   1. Identitas Penanggung Jawab;
   2. NPWP;
   3. Profil Legalitas Badan Usaha;
   4. Deskripsi dan Proses Bisnis Sistem Elektronik;
   5. Lokasi Server di Indonesia;
   6. Sertifikat Standar Keamanan Informasi (contoh: Indeks KAMMI, ISO 27001, ISO 27002, dan sejenisnya)

Proses pendaftaran PSE adalah sebagai berikut:

1. Pengguna mengisi form pendaftaran sistem elektronik, yang terdiri atas identitas penanggung jawab sistem elektronik, profil legalitas badan usaha, dan gambaran teknis sistem elektronik
2. Verifikator memverifikasi form pendaftaran
3. Jika diterima, pengguna bisa mencetak sertifikat tanda daftar PSE melalui sistem. Terdapat 2 jenis sertifikat:
   1. Jika pengguna telah menyertakan bukti sertifikasi standar keamanan informasi, maka sertifikat tanda daftar berlaku selama 5 tahun
   2. Jika pengguna belum menyertakan bukti sertifikasi standar keamanan informasi (hanya menyertakan surat pernyataan komitmen), maka sertifikat tanda daftar berlaku selama 1 tahun

Keterangan :
Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Sistem Elektronik / Platform Digital untuk Perizinan Berusaha pada sektor keuangan berupa Perizinan Berusaha untuk perbankan dan non perbankan dilakukan di luar OSS oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Perizinan Berusaha pada sektor pertambangan, minyak dan gas bumi dilakukan di luar OSS oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan, minyak, dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (penjelasan pasal 85 PP 24 Tahun 2018) Silahkan melakukan perizinan usaha melalui oss.go.id dan memilih izin komersial "Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik"

Pada umumnya, layanan pendaftaran PSE dapat diselesaikan dalam 1 hari kerja (08.00-16.00) setelah pengguna men-submit form pendaftaran, dengan catatan bahwa pendaftar telah memiliki seluruh dokumen persyaratan yang valid. Waktu layanan dapat berbeda-beda, tergantung pada antrian dokumen yang akan diverifikasi oleh Tim Verifikator PSE Non Penyelenggara Negara.

Dalam Beberapa Kasus, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi lamanya proses verifikasi, antara lain :

• Dokumen yang tidak lengkap;
• Dokumen belum memenuhi persyaratan yang diminta (misal: Data Center masih berada di luar negeri);
• Pendaftar belum melengkapi form isian yang perlu diisi;
• Pendaftar belum memeriksa email notifikasi yang berisi update status pendaftaran.

Beberapa instansi dalam hal ini Instansi Pemerintah, ketika akan melakukan kerjasama dalam hal pengadaan pemerintah (lelang), maka ada beberapa instansi terkait yang mensyaratkan pelaku usahanya memiliki Tanda Daftar PSE dalam proses perizinan atau pendaftaran di instansi mereka.

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang andal, aman, terpercaya, dan bertanggung jawab. (TRUSTED)
2. Memberikan pelayanan yang cepat, tanggap, akurat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.
3. Mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
4. Meningkatkan peran serta dan tingkat kepercayaan masyarakat dalam pemanfaatan TIK.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Pasal 17, Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia.

Pengertian Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atau barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik meliputi :

1. Institusi Penyelenggara Negara yang terdiri dari lembaga Negara dan/atau lembaga pemerintahan dan/atau satuan kerja penyelenggara di lingkungannya;
2. Korporasi berupa Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;
3. Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya; atau
4. Badan Hukum lain yang menyelenggarakan Pelayanan Publik dalam rangka Pelaksanaan Misi Negara.

Contoh untuk penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan non publik yaitu Sistem yang dibangun atau dikembangkan untuk pemenuhan kebutuhan perusahaan/instansi tersebut (sistem untuk internal perusahaan).

Kominfo dapat melakukan pemblokiran jika ditemukan laporan atau tindakan yang  melanggar Peraturan yang berlaku.

Dapat mengirimkan Surat ke Kominfo yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dengan memuat Kronologi Pemblokiran dan melampirkan Surat Resmi perihal permohonan Pemulihan sistem elektronik (portal web, mobile apps, dsb) dari Sektor terkait (BPOM, OJK, dsb).

Untuk melakukan Perubahan / Pembaharuan Data PSE, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data PSE melalui e-mail (layanan.aptika@mail.kominfo.go.id) dengan melampirkan Surat Permohonan Perubahan Data, Tanda Daftar PSE sebelumnya, dan lampiran lainnya mengikuti perubahan/pembaharuan yang diajukan (Misal : Akta Perubahan Perusahaan, dll)

*Format Surat Perubahan Data dapat di unduh melalui link berikut ini : (https://k-cloud.kominfo.go.id/...)