Sehubungan dengan telah di tandatanganinya Peraturan Menteri No 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, dimana pemegang akun untuk pendaftaran nama domain Instansi Penyelenggara Negara harus Pegawai Negeri Sipil dan menggunakan alamat email instansinya (.go.id). 

Apabila belum memiliki email instansi, diberikan solusi untuk menggunakan email Mail.go.id.

Sesuai dengan Permen Kominfo No. 5 Tahun 2015, dimana setiap pendaftaran domain untuk SKPD harus menjadi subdomain  dari lembaga induknya. Silahkan hubungi Administrator ( Kabupaten/ nama domain )

Terkait pendaftaran domain .mil.id (TNI) silahkan untuk menghubungi pihak PANDI atau melalui domain.mil.id

Terkait pendaftaran domain polres harus menjadi subdomain dari polri.go.id

Menurut Permen Kominfo No 5 Tahun 2015, Pejabat Domain merupakan pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Instansi untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. Sehingga pihak ketiga/swasta tidak diperkenankan menjadi Pejabat Domain.

Dipersilahkan untuk mengajukan Transfer Domain untuk melakukan Perubahan Data Pejabat/Pengelola Nama Domain, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Domain dalam masa aktif (tidak dalam masa kadaluarsa). Silahkan menghubungi helpdesk untuk memastikan status domain.
2. Umur nama domain minimal 60 hari dari tanggal registrasi atau tanggal transfer
3. Memiliki kode Authcode. Jika tidak memiliki kode authcode, Silahkan mengajukan permohonan authcode dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut :
   1. Surat Permohonan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika atau bisa juga Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang ditandatangani minimal sekretaris instansi.
   2. Surat Kuasa yang diberikan pada pihak kedua harus Pegawai Negeri Sipil (PNS) (dari pengaju nama domain bukan dari rekanan) Sekarang dipastikan yang mengelola domain harus PNS tidak boleh pihak 3 atau Non PNS.
   3. Kartu Pegawai (KARPEG) di surat kuasa yang diberikan kuasa.

Untuk Syarat Pendaftaran Domain.DESA.ID yang harus di persiapkan adalah

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika
2. SK Pengangkatan Perangkat Desa (lembar nama yang diangkat dan lembar tanda tangan bupati/sekda yang mengangkat) / Kartu Pegawai (KARPEG) jika PNS
3. Surat Kuasa dari Kepala Desa/Sekdes kepada perangkat desa (bukan rekanan/relawan) untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan domain
4. SK Pengangkatan Kepala Desa yang ditandatangani bupati/walikota atau Perda pembentukan desa (Scan hanya dibagian cover depan dan bagian lampiran yang terdapat nama kepala desa dan tanda tangan Bupati)

Untuk pembayaran pendaftaran domain desa.id mulai Per Tanggal 01 Agustus 2015 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2017 bagi pendaftaran domain .desa.id dibebaskan biaya. Jadi hanya perlu memeriksa e-mail pada akun pemohon dan "Invoice" tersebut dikirim ke email pembayaran@pandi.id dengan subyek e-mail berisi nomor "Invoice" dan nama domain. 

Untuk melakukan perpanjangan domain caranya adalah :

Transfer ke Rekening Pandi :

1. BCA KCU Sudirman Jl. Jend Sudirman kav 22-23, Jakarta 12920. No. Rek : 035.3095665
2. Bank Mandiri KC Jakarta Wisma Indosemen Jl. Jend. Sudirman kav 70-71 Jakarta-12910. No. Rek : 122. 0004848.647
3. Pembayaran yang dilakukan melalui internet banking, sms banking, atm non tunai dan setoran tunai, mohon memberikan keterangan dengan mencantumkan nomor invoice dan nama domain yang ingin dibayarkan. Bila pembayaran tidak dapat mencantumkan berita seperti atm tunai, dan setoran tunai, silahkan mengirimkan bukti scan transfer melalui e-mail ke pembayaran@pandi.id dengan subyek e-mail berisi nomor invoice dan nama domain.

Sesuai dengan Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 setiap instansi hanya diperbolehkan memiliki satu nama domain saja dan instansi yang dimaksud sudah terdaftar dengan nama domain (.go.id / .desa.id)

Sesuai dengan Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 terkait pendaftaran domain .go.id untuk Surat Permohonan tidak diperbolehkan ditandatangani oleh seorang Plt. Sekretaris Instansi harus seorang Sekretaris Instansi.

Sesuai dengan Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 terkait pendaftaran domain .desa.id Surat Permohonan tidak diperbolehkan ditandatangani oleh seorang PJ. Kepala Desa